Fatwa DSN-MUI - Perbankan Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Al-Qardh

Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Al-Qardh ini adalah sebagai berikut :

Pertama  :  Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   1. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   2. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua  :  Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga  :  Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

KEMBALI KE MENU 




Kritik dan saran | Email : foreksunisma@gmail.com